Sosialisasi SOP PMKS

SOSIALISASI S.O.P (Standar Operasional Prosedur) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

 

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penanganannya selama ini dirasakan masih kurang terkoordinasi. Untuk itu pada acara ini diharapkan ada kesepakatan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) atau alur bahkan draft perawat yang mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

 

Acara pertemuan dihadiri oleh beberapa SKPD seperti DKPP, Badan Hukum, Dukcapil, BPMPPKB, DinSos, P2TP2A, Dinkes dan Sekda ini berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan pkl. 14.00.

Adapun 22 kategori yang termasuk sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah :

  1. Anak balita terlantar
  2. Anak terlantar
  3. Anak nakal
  4. Anak jalanan
  5. Wanita rawan sosial ekonomi
  6. Korban tindak kekerasan
  7. Lanjut usia terlantar
  8. Penyandang cacat
  9. Tuna susila
  10. Pengemis
  11. Gelandangan
  12. Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan
  13. Korban penyalahgunaan NAPZA
  14. Keluarga fakir miskin
  15. Keluarga berumah tak layak huni
  16. Keluarga bermasalah sosial psikologis
  17. Komunitas adat terpencil
  18. Korban bencana alam
  19. Korban bencana sosial atau pengungsi
  20. Pekerja migran bermasalah sosial
  21. Orang dengan HIV/AIDS
  22. Keluarga rentan

Berdasarkan hasil mufakat bersama (sementara) disepakati bahwa :

  1. Puskesmas akan menanggung biaya pengobatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ada rekomendasi dari Dinas Sosial.
  2. RSU Kota Tangerang Selatan akan melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jika ada rekomendasi dari Dinas Sosial kecuali untuk kasus gawat darurat maka akan ditangani terlebih dahulu dengan rekomendasi menyusul.
  3. Jika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) butuh rujukan lebih lanjut, maka RSU Kota Tangerang Selatan akan mengantarkan ke sarana (RS) lebih lanjut jika ada rekomendasi dari Dinas Sosial.
  4. Khusus pasien korban tindak kekerasan biaya ditanggung oleh P2TP2A (bukan Dinas Kesehatan).Redaksi_PromKes

Related posts